Belakangan ini, Indonesia kembali berduka setelah banjir bandang dan longsor menerjang wilayah Sumatra. Curah hujan ekstrem yang turun selama berhari-hari sebagai dampak perubahan iklim dan fenomena siklon, memicu berbagai bencana yang sulit dihindari. Namun, pertanyaannya, apakah benar semua bencana alam ini murni akibat cuaca ekstrem?
Sumber: Kompas.com
Jika kita mencermati berbagai video dan pemberitaan yang beredar di internet, air bah yang menerjang permukiman membawa begitu banyak gelondongan kayu dari arah hulu sungai. Bahkan, garis pantai di Sumatra Barat sempat viral karena dipenuhi tumpukan kayu yang terbawa sampai ke laut. Bersamaan dengan itu, terbongkar pula potret nyata pembalakan besar-besaran yang menggerus jutaan hektare hutan di Sumatra dan berbagai pulau lain di Indonesia. Aktivitas eksploitasi, seperti penebangan dan penambangan terus berlangsung tanpa memikirkan kerusakan lingkungan yang ditinggalkan sehingga satwa kehilangan habitatnya dan ekosistem runtuh secara perlahan.
Sumber: Detik.com
Indonesia memang dianugerahi kekayaan alam yang melimpah. Namun, alih-alih dikelola untuk keberlanjutan, sumber daya ini justru hanya dijadikan komoditas bisnis yang menguntungkan segelintir pihak. Kerusakan hutan dan lingkungan seolah dianggap wajar demi pertumbuhan ekonomi dan investasi nasional. Reboisasi, pemulihan lahan, serta perlindungan ekosistem masih jauh tertinggal dari laju eksploitasi. Indonesia seperti sibuk menyelamatkan bisnis, tetapi buta akan bumi yang perlahan sekarat.
Sumber: Bbc.com
Ironisnya, masyarakat kecil yang tinggal di kawasan rawan bencana justru menjadi pihak yang menanggung dampak paling besar. Rumah mereka hancur, mata pencaharian terancam, dan keselamatan hidup dipertaruhkan. Sementara itu, para pelaku perusakan alam terus mendapat ruang atas nama ekonomi nasional. Ketika keuntungan jangka pendek lebih diprioritaskan, masa depan lingkungan dan generasi mendatang pun ikut dipertaruhkan.
Pemerintah tidak bisa terus-menerus menutup mata. Sudah saatnya penegakan hukum lingkungan benar-benar dijalankan tanpa pandang bulu. Kebijakan harus berpihak pada pelestarian bumi, bukan hanya pada kepentingan bisnis. Karena sejatinya, menyelamatkan bumi berarti menyelamatkan kehidupan seluruh rakyat Indonesia untuk hari ini dan masa depan. (MK/ARL)