Banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatra pada akhir November 2025 menegaskan bahwa kawasan ini berada pada kondisi rawan bencana yang makin memburuk. Pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyatakan bahwa status bencana yang terjadi masih ditetapkan sebagai bencana daerah sehingga belum dinaikkan menjadi bencana nasional. Menurutnya, status darurat daerah dinilai cukup untuk menggerakkan penanganan, termasuk penggunaan dana siap pakai, pengerahan bantuan, hingga perbaikan infrastruktur.
Sumber: Antara Foto
Akan tetapi, rentetan kejadian banjir di Sumatra dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa akar persoalan tidak hanya berhenti pada cuaca ekstrem. Intensitas hujan yang tinggi memang menjadi pemicu langsung, tetapi kondisi lingkungan yang makin rapuh memperburuk dampak bencana. Banyak daerah aliran sungai di Sumatra mengalami degradasi ekologis akibat pembukaan lahan, alih fungsi hutan, dan penebangan liar. Ketika tutupan hutan menipis, kemampuan alam menyerap air berkurang drastis. Air hujan yang seharusnya tertahan oleh vegetasi kini mengalir deras dan membawa lumpur, batang pohon, serta puing-puing, seperti yang dilaporkan BNPB saat banjir menerjang permukiman.
Arus besar yang menghantam wilayah permukiman menunjukkan bahwa bencana yang terjadi bukan hanya sekadar genangan biasa, tetapi merupakan kombinasi antara cuaca ekstrem dan ketidakmampuan bentang alam yang sudah rusak untuk menahan aliran air. Di Sumatra Barat, misalnya, sejumlah sungai besar meluap setelah hujan intens mengguyur. Ratusan rumah terendam di kawasan Padang, dan menyebabkan beberapa lokasi jalan terputus, jaringan listrik padam, serta akses komunikasi lumpuh.
Sumber: Antara Foto
Sementara itu, sejumlah pihak, termasuk anggota DPR dari Aceh, Nasir Djamil, mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional agar penanganan lebih cepat dan terkoordinasi. Ia mengingatkan bahwa tanpa status tersebut, upaya penanggulangan bisa tersendat dan jumlah korban dikhawatirkan terus bertambah.
Situasi ini menunjukkan bahwa Sumatra sedang berada pada titik kritis. Curah hujan ekstrem diprediksi menjadi lebih sering terjadi akibat perubahan iklim, sementara tekanan terhadap hutan dan ekosistem masih terus berlangsung. Bencana banjir tahun ini seharusnya menjadi pengingat bahwa penanggulangan tidak cukup berhenti pada operasi darurat, melainkan diperlukan kebijakan lingkungan yang lebih tegas, restorasi kawasan hutan yang mengalami kerusakan, serta penguatan mitigasi di daerah rawan. Tanpa itu semua, siklus bencana di Sumatra akan terus berulang dengan dampak yang makin besar bagi masyarakat. (KA/NYL)