Gas Kita Diprioritaskan Untuk Siapa? Saat Dapur Industri Berebut Api Biru

Sumber: Ecobiz Asia

Bayangkan pabrik keramik, pupuk, dan baja sebagai dapur raksasa. Kompornya adalah gas bumi. Jika apinya kecil atau harga gasnya mencekik, seluruh “masakan” ekonomi kita ikut terganggu. Itulah mengapa pertanyaan “Gas kita diprioritaskan untuk siapa?” bukan sekadar urusan teknis, melainkan persoalan ketahanan energi nasional.

Masalahnya nyata. Pemerintah mengakui bahwa sebagian cadangan gas nasional pada 2025–2026 sudah terikat kontrak ekspor sekitar 30 persen sehingga pasokan domestik jangka pendek menjadi terbatas. Di sisi lain, pelaku industri masih mengeluhkan harga dan pasokan gas. Sementara itu, Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dipatok sekitar US$6,5 hingga US$7 per Million British Thermal Units (MMBTU). Ketika pasokan gas pipa dibatasi, industri terpaksa beralih ke gas hasil regasifikasi gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) yang harganya jauh di atas patokan HGBT. Akibatnya, biaya produksi pun melonjak dan daya saing industri ikut tertekan.

Lalu, siapa yang harus didahulukan? Jawabannya tidak sesederhana memilih “industri” atau “listrik”. Ada yang menilai sektor kelistrikan perlu mendapatkan porsi prioritas tinggi di tengah pasokan gas yang kian menipis. Ada pula usulan agar gas murah difokuskan pada sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti industri pupuk, karena gas merupakan komponen utama dalam produksi urea—mencapai 71 persen. Sementara itu, DPR mengingatkan agar penerima HGBT dievaluasi, termasuk perusahaan yang sekitar 90 persen produksinya ditujukan untuk ekspor, supaya gas bersubsidi benar-benar menguatkan ekonomi dalam negeri.

Sumber: Unsplash

Kabar baiknya, pemerintah menargetkan kondisi pasokan gas akan membaik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa Indonesia akan mengalami surplus gas dan seluruh kebutuhan industri akan terpenuhi pada 2027. Namun, janji perlu dikawal, karena tanpa infrastruktur yang memadai dan kepastian volume, surplus di atas kertas tidak otomatis sampai ke pabrik.

Jadi, apa yang bisa kita pelajari? Pertama, prioritas harus berdasarkan manfaat nasional, bukan siapa yang paling nyaring bersuara. Kedua, kepastian pasokan sama pentingnya dengan murahnya harga. Ketiga, ketahanan energi tidak cukup dijaga melalui gas saja, tetapi juga melalui energi terbarukan dan infrastruktur yang siap.

Karena pada akhirnya, api biru itu bukan milik satu sektor. Itu milik kita semua, dan cara kita membaginya hari ini menentukan seberapa kuat Indonesia berdiri di esok hari. (AFS/MFA)