Rekening Tertahan, Hak Terancam? Menimbang Ulang Wewenang Bank di Era Digital

Pernah membayangkan jika tiba-tiba rekeningmu yang biasa digunakan untuk menerima uang atau membayar kebutuhan tidak dapat digunakan tanpa alasan yang jelas? Saldo masih ada, tetapi transaksi tidak dapat dilakukan. Fenomena penundaan atau pemblokiran rekening nasabah belakangan ini menjadi perhatian publik. Isu ini bukan hanya soal teknis perbankan, melainkan menyentuh langsung hak dasar warga negara.

Sumber: detik.com

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan penghentian sementara transaksi pada sejumlah rekening yang masuk kategori tidak aktif. Hal ini dilakukan karena rekening yang sudah lama tidak digunakan dapat berisiko disalahgunakan untuk berbagai kegiatan yang tidak bertanggung jawab atau ilegal, seperti penipuan atau perjudian online. 

Secara hukum, bank mempunyai kewenangan untuk menunda transaksi nasabah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memungkinkan penyedia jasa keuangan untuk menunda transaksi atas permintaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), penuntut umum, penyidik, atau hakim. 

Kewenangan tersebut tentu memiliki alasan. Dengan menghentikan sementara transaksi, pihak berwenang dapat melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan rekening tersebut tidak digunakan untuk aktivitas mencurigakan. Dengan kata lain, penghentian sementara yang dilakukan bukan berarti uang nasabah langsung diambil atau hilang. Dana yang ada tetap menjadi milik pemilik rekening. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa penundaan transaksi yang dialami oleh nasabah bersifat sementara dengan batas waktu lima hari kerja. Apabila dalam proses penyelidikan tidak ditemukan unsur pelanggaran pidana, akses rekening nasabah wajib dipulihkan. 

Namun, masalah dapat muncul ketika rekening yang mengalami penghentian ternyata masih dibutuhkan oleh pemiliknya. Jika rekening secara tiba-tiba tidak dapat digunakan, kegiatan yang sedang mereka lakukan sehari-hari bisa ikut terganggu. 

Lalu, apakah nasabah hanya bisa pasrah? Tentu tidak. 

Nasabah yang rekeningnya dihentikan sementara tetap memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan mengurus pengaktifan kembali rekeningnya. PPATK juga menjelaskan bahwa penghentian sementara dilakukan dalam jangka waktu tertentu sampai proses pemeriksaan selesai. Rekening yang memang tidak bermasalah dapat digunakan kembali sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Sumber: kompas.com

Di sinilah pentingnya keseimbangan antara upaya pemerintah dan lembaga terkait dalam mencegah kejahatan keuangan. Masyarakat membutuhkan sistem perbankan yang aman agar rekening mereka tidak mudah disalahgunakan. Namun, di sisi lain, nasabah juga perlu mendapatkan informasi yang jelas ketika rekeningnya terkena pembatasan. 

Informasi mengenai proses, alasan, dan langkah yang harus dilakukan menjadi hal penting agar nasabah tidak merasa dirugikan. Oleh karena itu, bank dan otoritas terkait wajib memberikan kejelasan hukum, bukan sekadar melakukan tindakan sepihak. Kepercayaan publik terhadap sistem perbankan dibangun tidak hanya dari rasa aman dalam menyimpan uang, tetapi juga dari kepastian bahwa hak-hak dasar mereka tetap dihormati, siapa pun pemilik rekeningnya. (FK/NFA)