Membangun Koperasi Desa dengan Pelatihan Militer: Menimbang Relevansi SPPI di Tengah Kontroversi

Sumber: bic.id

Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) menjadi program lanjutan pemerintah dalam menyiapkan calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Melalui program ini, ribuan lulusan perguruan tinggi diproyeksikan mengisi posisi strategis sebagai manajer koperasi guna memperkuat perekonomian desa. Sebelum diterjunkan ke lapangan, calon peserta diwajibkan mengikuti pelatihan antara lain, pelatihan manajerial, kepemimpinan, bela negara, hingga latihan dasar semimiliter. Pemerintah menilai pendekatan tersebut penting untuk membentuk karakter, kedisiplinan, dan ketahanan mental para calon penggerak pembangunan. Meski membawa tujuan membentuk sumber daya manusia yang tangguh, pendekatan yang digunakan dalam SPPI tidak luput dari kritik.

Di balik tujuan tersebut, pendekatan yang diterapkan dalam SPPI memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat. Pembentukan karakter melalui latihan semimiliter dinilai belum tentu selaras dengan kompetensi yang dibutuhkan seorang pengelola koperasi. Pasalnya, tugas utama seorang manajer KDMP lebih banyak berkaitan dengan penyusunan strategi usaha, pengelolaan keuangan, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penyelesaian konflik antaranggota, serta pengembangan potensi ekonomi desa. Kondisi tersebut memunculkan anggapan bahwa orientasi pelatihan cenderung lebih menyerupai pembinaan calon aparat dibandingkan dengan persiapan tenaga profesional di bidang ekonomi kerakyatan.

Sumber: detik.com

Alih-alih meredam polemik, pelaksanaan pelatihan justru makin memperluas ruang diskusi mengenai arah kebijakan SPPI. Berbagai kalangan menilai bahwa pembentukan karakter tidak harus diwujudkan melalui pendekatan semimiliter, terlebih ketika tugas utama nantinya berfokus pada pengelolaan koperasi dan pemberdayaan ekonomi desa yang cenderung ke arah manajemen SDM. Seorang manajer koperasi dituntut memiliki kemampuan menyusun strategi bisnis, memahami tata kelola keuangan, membangun jejaring usaha, serta memberdayakan masyarakat. Kompetensi tersebut dinilai lebih relevan diasah melalui pendidikan manajemen, kewirausahaan, dan kepemimpinan sipil daripada latihan fisik yang berintensitas tinggi.

Perdebatan tersebut makin menguat setelah lima peserta SPPI dilaporkan meninggal dunia selama mengikuti latihan dasar semimiliter. Peristiwa ini menjadi titik balik bagi munculnya kritik yang lebih luas terhadap program SPPI. Perhatian publik saat ini tidak hanya terbatas pada aspek keselamatan peserta, tetapi juga mengarah pada pertanyaan mengenai relevansi pendekatan semimiliter bagi calon pengelola koperasi desa. Bagi sebagian pihak, insiden tersebut menjadi momentum tepat untuk mengevaluasi apakah tujuan membentuk karakter dapat dicapai melalui metode yang lebih sesuai dengan kebutuhan kompetensi pengelola ekonomi desa. (ARM/SK)