RAPOR MERAH JILID II: MAHASISWA BERSUARA, KAWAL DUA TAHUN PEMERINTAHAN PRABOWO-GIBRAN

Sumber: Dok.Pribadi Ketua Angkatan EA UNJ 2025

Rabu, 28 Oktober 2026. Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) turut berpartisipasi dalam aksi demonstrasi bertajuk Rapor Merah Jilid II sebagai bentuk evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mahasiswa berkumpul di titik kumpul yang telah ditentukan sebelum bergerak menuju kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, untuk menyampaikan aspirasi bersama elemen mahasiswa lainnya.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa UNJ bergabung dengan gerakan mahasiswa lintas perguruan tinggi yang menyuarakan berbagai persoalan nasional. Kehadiran mahasiswa dari berbagai kampus menunjukkan upaya membangun solidaritas dalam mengawal kebijakan pemerintah sekaligus mendorong penyelesaian persoalan yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat.

Aksi ini mengangkat sejumlah isu yang menjadi perhatian publik selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Persoalan lingkungan, kondisi ekonomi, pendidikan, penegakan hukum, hingga kebebasan sipil menjadi bagian dari kritik yang disampaikan mahasiswa melalui orasi, atribut aksi, dan berbagai pesan yang dibawa ke lokasi demonstrasi.

Sumber: Dok.Pribadi Ketua Angkatan EA UNJ 2025

Salah satu sorotan utama dalam aksi ini adalah lima tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah. Tuntutan pertama berkaitan dengan persoalan lingkungan, yakni untuk mendesak penetapan status bencana nasional atas kebakaran hutan dan lahan serta bencana ekologis lainnya, penegakan hukum terhadap korporasi yang bertanggung jawab, dan penyelesaian persoalan tata kelola lahan.

Tuntutan kedua menyoroti pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mahasiswa mendorong agar anggaran negara diprioritaskan untuk kepentingan rakyat serta menolak pemborosan anggaran untuk kepentingan politik melalui program yang dinilai populis, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Pada sektor pendidikan dan ketenagakerjaan, mahasiswa menuntut penurunan biaya pendidikan, pemerataan akses terhadap layanan dasar, serta penyediaan lapangan kerja yang berkualitas. Isu ini menjadi perhatian karena akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak merupakan bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka kesempatan yang lebih setara bagi generasi muda.

Sumber: Instagram/@_djnk._

Tuntutan berikutnya berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mahasiswa mendesak penghentian penyalahgunaan hukum sebagai alat kekuasaan serta mendorong penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak berpihak.

Selain itu, mahasiswa turut menyuarakan persoalan kebebasan sipil dan hak asasi manusia (HAM). Mereka menuntut pemulihan kebebasan berpendapat, penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM, serta penghentian militerisasi di ruang sipil. Tuntutan ini menegaskan pentingnya menjaga ruang demokrasi agar masyarakat dapat menyampaikan kritik dan aspirasi tanpa menghadapi pembatasan yang tidak semestinya.

Berbagai pesan yang dibawa dalam aksi turut memperlihatkan kritik mahasiswa terhadap kondisi sosial dan kebijakan pemerintah. Salah satu spanduk yang terbentang di lokasi menyoroti persoalan akses pendidikan yang dinilai makin sulit serta menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Pesan tersebut menjadi bagian dari ekspresi aspirasi mahasiswa terhadap persoalan yang mereka anggap perlu mendapat perhatian serius.

Aksi “Rapor Merah Jilid II” juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menjalankan perannya sebagai kelompok kritis dalam kehidupan demokrasi. Melalui penyampaian pendapat di ruang publik, mahasiswa berupaya mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan yang diambil perlu dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Sumber: Instagram/@_djnk._

Partisipasi mahasiswa UNJ bersama elemen mahasiswa lintas kampus menunjukkan pentingnya solidaritas dalam menyuarakan persoalan publik. Perbedaan latar belakang perguruan tinggi tidak menghilangkan ruang untuk menyatukan aspirasi terhadap isu-isu yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Melalui aksi ini, mahasiswa berharap berbagai tuntutan yang disampaikan tidak berhenti sebagai seruan di jalanan, melainkan turut menjadi perhatian dalam evaluasi dan perbaikan kebijakan pemerintah. Pengawalan terhadap kebijakan publik menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tetap memperhatikan keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan prinsip-prinsip demokrasi.(MFH/NDC)