
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan Indonesia tengah meningkatkan kewaspadaan dan berbagai persiapan untuk menghadapi fenomena El Nino dan potensi kemarau panjang.
Hal tersebut ia sampaikan dalam rangkaian Sidang ke-21 Forum Kehutanan Persatuan Bangsa-Bangsa (United Nations Forum on Forests/UNFF21) di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, awal pekan ini. “Tahun ini kita harus jauh lebih hati-hati. Adanya potensi kemarau yang lebih panjang akibat El Nino menuntut kewaspadaan tinggi dari kita semua,” kata Menhut Raja Juli Antoni dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa berdasarkan analisis data cuaca, diprediksi akan terjadi fenomena El Nino dengan intensitas rendah hingga moderat pada Juni 2026 yang berpotensi menyebabkan musim kemarau lebih panjang. “Saya meminta seluruh jajaran dan mitra terkait untuk tidak lengah serta terus meningkatkan patroli dan pemantauan di wilayah-wilayah rawan,” ujar Menhut.
Sementara itu, dalam rangkaian UNFF21 di Markas Besar PBB, Raja Antoni turut melaporkan capaian signifikan Indonesia dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal tersebut menjadi bukti nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat aksi iklim melalui perlindungan ekosistem hutan secara berkelanjutan.
Menhut mengatakan bahwa dalam satu dekade terakhir, Indonesia telah berhasil mengurangi luas kebakaran hutan dan lahan sebesar 86 persen. “Keberhasilan ini merupakan hasil penguatan sistem pencegahan dan peringatan dini yang terintegrasi, penegakan hukum yang tegas, serta pendekatan berbasis masyarakat di tingkat tapak,” ucap Menhut.
Capaian positif ini terus berlanjut. Pada periode satu tahun terakhir (2024-2025), Indonesia mencatat penurunan luas karhutla yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Menurut Menhut, penurunan ini didorong oleh penguatan pemantauan titik panas (hotspot) dan respons cepat oleh tim pemadaman gabungan di lapangan.
Lebih jauh, Menhut Raja Antoni juga menekankan bahwa penurunan angka karhutla tidak dapat dilakukan oleh pemerintah pusat semata, tetapi juga kerja sama erat antara masyarakat, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pencegahan dilakukan secara efektif sejak dini.
“Kolaborasi dan kesiapsiagaan adalah kunci. Kita harus memastikan bahwa angka karhutla dapat terus ditekan demi menjaga kelestarian hutan dan memastikan kualitas udara yang sehat bagi masyarakat,” kata Menhut. (NDC)
Sumber: antaranews.com
You may also like
Sekali Tap, Sekali Khilaf: Gaya Hidup Boros di Era Cashless
Ketika Dompet Ikut Merana Akibat Efek Berantai Rupiah yang Melemah
Rakyat Bukan Lagi Penonton: Saatnya Menagih Lebih dari Sekadar Pencitraan
New Media Forum: Batasan Etika ketika Pemerintah Berupaya Mengendalikan Opini Publik secara Masif lewat Media Digital
Analysis of the Rupiah’s Weakening: Breaking Through the Psychological Level of Rp17,454 per U.S. Dollar