Rakyat Bukan Lagi Penonton: Saatnya Menagih Lebih dari Sekadar Pencitraan

Era di mana satu foto dapat mendongkrak hasil survei dan satu video viral dapat meruntuhkan karier, pertanyaannya bukan lagi siapa yang paling baik, melainkan siapa yang paling pandai berpura-pura. Perhatikan baik-baik ketika seorang pejabat tiba-tiba muncul di pasar tradisional. Ia tidak datang sendiri. Terdapat kamera, tim, dan narasi yang telah dipersiapkan. Kemeja  dengan lengan yang sedikit dilipat bukan sekadar kebetulan. Senyum yang diarahkan kepada pedagang sayur itu sudah dipraktikkan. Keesokan paginya, klip itu akan tayang di berbagai platform dengan keterangan yang mengundang rasa haru. Yang menarik bukan lagi sosok politikusnya, melainkan respons kita sebagai publik. Sebab, sesuatu telah berubah.

Sumber: Universitas Gadjah Mada

Ketika Layar Lebih Penting dari Lapangan

Politik pencitraan sebenarnya bukanlah fenomena baru. Sejak era kampanye poster dan pidato radio, pemimpin selalu berupaya membangun kesan di hadapan publik. Yang berubah adalah skalanya serta betapa mudahnya hal itu dapat dibongkar.

Media sosial ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, ia memberi politisi akses langsung ke jutaan penonton tanpa penyaringan media. Di sisi lain, ia juga memberikan akses kepada publik terhadap arsip digital. Setiap janji yang pernah diucapkan akan tersimpan dan setiap kebijakan yang pernah dilanggar akan tercatat. Selain itu, siapa pun dapat menelusurinya kapan saja. Di era media sosial, publik dapat menemukan kontradiksi politik dengan mudah. Rakyat tidak perlu menunggu investigasi media. Mereka cukup mengetik sebuah nama, lalu mengamati sendiri rekam jejaknya.

Sumber: Suara Surabaya

Citra, Bukan Kinerja

Masalah terbesar dalam politik pencitraan bukan keberadaannya, karena wajar jika setiap pemimpin ingin dikenal dengan baik. Permasalahannya muncul ketika citra menggantikan kinerja, bukan mencerminkannya. Ketika anggaran komunikasi lebih besar dari anggaran program nyata dan ketika satu foto viral dianggap setara dengan sebuah kebijakan yang benar-benar berjalan. Pada saat itulah publik perlu bersikap tegas dengan menagih lebih dari sekadar konten yang menarik untuk ditonton.

Skeptis, tetapi Jangan Apatis

Tentu saja, tidak semua pencitraan merupakan kebohongan. Ada pemimpin yang kehidupannya memang sesuai dengan apa yang ditampilkan. Namun, karena terlalu banyak pihak yang berpura-pura, publik menjadi sulit membedakan mana yang tulus.

Yang berbahaya adalah ketika kekecewaan berubah menjadi apatis dan ketika kita berhenti peduli karena merasa semua sama saja. Hal itu justru menguntungkan mereka yang tidak ingin diawasi. Skeptisisme yang sehat akan bertanya, “Mana buktinya?” Sinisme yang merusak memilih menyerah dan berkata, “Semuanya pasti bohong.” Demokrasi membutuhkan sikap yang pertama.

Sumber: Suarajatim.id

Apa yang Bisa Kita Lakukan?

Perubahan nyata tidak hanya datang dari keluhan di kolom komentar. Perubahan muncul dari hal-hal kecil yang dilakukan terus-menerus, seperti memilih berdasarkan rekam jejak, bukan penampilan, membaca lebih dari satu sumber sebelum menyebarkan informasi, dan berani mengajukan pertanyaan yang kritis kepada mereka yang mewakili kita.

Masyarakat yang kritis bukan ancaman bagi demokrasi, melainkan kekuatan utamanya. Selama masih ada masyarakat yang bersedia memeriksa fakta, masih ada anak muda yang tidak langsung percaya terhadap informasi yang telah dikemas secara rapi, dan masih ada suara yang tidak mudah dibungkam oleh konten viral semata, demokrasi masih memiliki harapan.

Politik pencitraan mungkin akan terus berlangsung. Namun, pencitraan akan makin sulit untuk berhasil jika masyarakat makin cerdas dan tidak mudah memercayai sesuatu begitu saja.(SFR/NDC)