Sumber: Antara Foto
Demonstrasi di Yogyakarta pada 10 November 2026 kembali mengingatkan kita bahwa kebebasan berpendapat masih menghadapi tantangan serius. Aksi yang berlangsung di sekitar Gedung DPRD DIY itu berujung kericuhan yang meluas hingga kawasan Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM). Di tengah peristiwa tersebut, muncul laporan mengenai mahasiswa yang diamankan dan mengalami luka, serta dugaan penggunaan kekuatan aparat di sekitar lingkungan kampus. Persoalan ini tidak semestinya hanya dipandang sebagai kericuhan sesaat, melainkan sebagai ujian bagi komitmen kita terhadap demokrasi.
UGM menyampaikan bahwa tujuh mahasiswa yang sempat diamankan telah dipulangkan, sedangkan seorang mahasiswa lainnya masih menjalani perawatan medis. Pihak universitas juga menyatakan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan dan berencana mendorong pembentukan tim gabungan pencari fakta. Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah memeriksa rekaman CCTV kampus untuk menelusuri dugaan pelanggaran dalam peristiwa tersebut. Langkah ini penting sebab kebenaran tidak boleh ditentukan oleh klaim sepihak, melainkan harus diungkap melalui bukti dan pemeriksaan yang transparan.
Sumber: Antara Foto
Demonstrasi memang memiliki risiko. Aparat memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat. Namun, kewenangan tersebut bukanlah alasan untuk mengabaikan prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan. Di sisi lain, peserta aksi juga wajib menjaga ketertiban serta tidak melakukan tindakan yang membahayakan orang lain. Kedua tanggung jawab ini seharusnya berjalan beriringan, bukan saling meniadakan. Kejelasan kronologi juga penting agar mahasiswa tidak digeneralisasi sebagai pelaku kerusuhan, sementara individu yang melanggar hukum tetap dapat diproses secara adil.
Hal yang patut menjadi perhatian adalah peran kampus dalam situasi semacam ini. Kampus bukan sekadar tempat berlangsungnya perkuliahan, tetapi juga ruang bagi mahasiswa untuk berpikir kritis, menyampaikan kegelisahan, dan menguji kebijakan publik. Ketika mahasiswa merasa tidak aman saat menyuarakan pendapat, fungsi kampus sebagai ruang pembelajaran demokrasi ikut dipertaruhkan. Karena itu, perlindungan terhadap mahasiswa tidak boleh terbatas pada pendataan atau pendampingan setelah kejadian. Kampus perlu menyediakan mekanisme perlindungan, bantuan hukum, serta komunikasi terbuka dengan pihak terkait.
Pada akhirnya, kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari seberapa sering masyarakat diberi kesempatan berbicara, tetapi juga seberapa aman mereka menyampaikan kritik. Peristiwa di sekitar UGM harus diusut secara objektif dan hasilnya disampaikan kepada publik. Sebab, kampus yang aman bukanlah kampus yang sunyi dari kritik, melainkan kampus yang mampu menjaga kebebasan berpikir tanpa memberi ruang bagi kekerasan. (ADS/NFA)


