Pembalut Bukan Barang Mewah

Setiap bulan, banyak perempuan Indonesia melakukan hal yang sama: berjalan ke minimarket, mengambil sebungkus pembalut, lalu membayarnya di kasir. Tidak ada yang istimewa, apalagi mewah. Namun, dalam struk belanja ada satu komponen yang jarang diperhatikan, yaitu pajak.

Sumber: suara.com

Pada akhir Oktober 2026, isu pajak pembalut menjadi ramai dibicarakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa pembalut termasuk Barang Kena Pajak (BKP) dengan beban PPN efektif 11 persen. DJP juga menjelaskan bahwa ini bukan pajak khusus perempuan atau pajak atas menstruasi, melainkan bagian dari sistem PPN atas konsumsi barang. Pembalut belum masuk  dalam daftar barang yang mendapat pembebasan PPN.

Secara aturan, penjelasan tersebut masuk akal. Namun, keadilan fiskal tidak berhenti pada pertanyaan “apakah aturannya berlaku sama untuk semua?” Lantas, apakah beban tersebut terasa sama untuk semua orang?

Jawabannya tidak. Pembalut adalah kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Perempuan tidak bisa begitu saja mengurangi penggunaan atau menunda pembelian saat harga naik. Bagi keluarga berpenghasilan menengah ke atas, pajak 11 persen mungkin nyaris tak terasa. Bagi pelajar dengan uang saku terbatas atau perempuan dari keluarga prasejahtera, setiap rupiah sangat berarti. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bahkan menyoroti potensi meningkatnya beban bagi kelompok berpenghasilan rendah serta melebarnya kesenjangan ekonomi.

Sumber: sindonews

Dampaknya nyata. Ketika pembalut makin mahal, sebagian perempuan memilih memakai satu pembalut lebih lama dari yang dianjurkan atau menggantinya dengan kain seadanya. Hal tersebut dapat berisiko bagi kesehatan reproduksi. Sebagian remaja bahkan memilih untuk tidak masuk sekolah selama menstruasi. Ini bukan lagi sekadar urusan dompet, melainkan juga soal kesehatan dan hak atas pendidikan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menegaskan bahwa pembalut bukanlah barang mewah. Pernyataan ini penting karena mengingat bahwa produk menstruasi merupakan kebutuhan dasar, setara dengan produk kesehatan dan kebersihan lainnya.

Lalu, apa yang bisa dilakukan? Salah satu gagasan yang pernah dibahas adalah pemberian PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk produk menstruasi. Skema ini berpotensi membuat harga produk jadi lebih terjangkau tanpa mengubah sistem pajak secara keseluruhan. Di luar itu, penyediaan pembalut gratis atau murah di sekolah, pesantren, dan fasilitas publik juga bisa menjadi langkah nyata.

Menstruasi bukanlah pilihan, kebutuhan untuk mengelolanya dengan aman dan bermartabat pun bukan kemewahan. Sudah saatnya kita berhenti memperlakukan pembalut sebagai urusan remeh dan mulai melihatnya sebagai bagian dari keadilan. Setiap perempuan berhak menjalani siklus alaminya tanpa harus khawatir soal biaya. (GFS/NFA)