New Media Forum: Batasan Etika ketika Pemerintah Berupaya Mengendalikan Opini Publik secara Masif lewat Media Digital

Sumber: harian.disway.id

Perkembangan media sosial berpengaruh besar terhadap perubahan pola perilaku dan sosial di masyarakat, salah satunya dalam membentuk opini publik. Dengan masifnya media sosial, sebuah isu dapat dengan mudah menyebar dan dibicarakan dalam waktu yang relatif singkat. Opini publik bukan sekadar hasil diskusi masyarakat, melainkan juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan sehari-hari, termasuk dalam berpolitik.

Pada dasarnya, pemerintah memang memiliki peran dalam mengelola opini publik. Namun, masalah muncul ketika pemerintah lebih fokus pada citra dibandingkan dengan edukasi kepada masyarakat. Ketika pemerintah dengan kekuasaan dan sumber dayanya secara sengaja mengatur opini publik secara berlebihan, hal ini tidak hanya mengaburkan batas objektivitas, tetapi juga berpotensi menciptakan ketimpangan dalam ruang diskusi. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah maupun media.

Sumber: news.detik.com

Belakangan ini, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan rencana kerja sama resmi antara pemerintah dan Homeless Media dalam sebuah wadah baru bernama New Media Forum yang akan menjadi bagian dari ekosistem komunikasi pemerintah. Berita ini disampaikan oleh Muhammad Qodari, Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada 6 Mei 2026. Kerja sama ini menjadi perbincangan hangat di kalangan warganet setelah beberapa nama media digital besar disebut-sebut akan bergabung forum ini. Hal ini memicu respons beragam. Sebagian besar dari mereka menganggap bahwa rencana ini merupakan salah satu bentuk ancaman atas kebebasan pers dan berekspresi, sekaligus upaya pemerintah untuk mengendalikan opini publik secara berlebihan. Rencana ini memunculkan pertanyaan baru, apakah hal ini sudah sesuai dengan kode etik pemerintah dalam melaksanakan perannya dalam mengelola opini publik.

Komunikasi memang menjadi salah satu bagian penting dalam perpolitikan modern. Akan tetapi, jika pemerintah turut membentuk opini publik secara masif melalui kerja sama dengan berbagai media besar, hal ini akan menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap netralitas ruang diskusi publik. Bukan berarti pemerintah tidak boleh membangun citra atau menyampaikan narasi positif, tetapi batasan etika tetap harus dijaga. Pemerintah perlu memastikan bahwa rencana ini tidak akan memengaruhi netralitas dan lebih berfokus pada penyampaian informasi secara transparan, bukan memanipulasi narasi yang beredar di masyarakat demi keuntungan tertentu. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran besar dalam hal ini. Pemahaman literasi digital menjadi salah satu kunci agar rakyat tidak mudah terpengaruh oleh propaganda dan narasi yang telah dimanipulasi. (ANA/SK)